Apms 25.335.26 Bentaian Jaya Salurkan Bbm Subsidi Diduga Tidak Tepat Sasaran

Bentaian Jaya, Manggar - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan APMS sebagai garda terdepan dalam pendistribusian BBM harus bisa maksimal menjalankan tugas.

APMS ( Agen Premium Minyak Solar ) Milik Sumantri atau Mantri di Jalan tengah Bentaian jaya , Manggar dalam melakukan penjualan BBM diduga melanggar Undang-Undang RI nomor 22 Pasal 55 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 191 tahun 2014 serta Peraturan Menteri (PERMEN) ESDM nomor 8 tahun 2021.

Baca juga: SMSI Dukung Pemerintahan Prabowo Tindak Tegas Kebocoran Pajak Rp 300 Triliun di Sektor Sawit

Hal ini disampaikan berdasarkan laporan masyarakat kepada tim terkait adanya BBM khususnya BBM jenis Pertalite dan Solar dijual langsung menggunakan ratusan jerigen plastik tanpa menggunakan Nozel ( Pompa ) diketahui pihak APMS menjual hanya menggunakan literan manual, pakai corong kaleng, tanpa ada alat literan digital sesuai aturan Pertamina.

Berdasarkan informasi Warga, tim melakukan pantauan tersebut, faktanya dalam pantauan terlihat jelas aktifitas mobil di APMS milik Mantri ini tampak melakukan pengisian BBM jenis Pertalite menggunakan literan manual , tanpa memakai pompa , nozel.

Baca juga: Humas Polda Metro Jaya: Pemeriksaan Hendry Ch Bangun Ditunda, Kasus Penggelapan Rp1,77 Miliar Terus Diselidiki

Penjualan khususnya BBM pertalite dan solar kepada Warga tertentu yang tampak menggunakan literan yang diisi kedalam Jerigen atau tanpa melalui pompa mesin komputer yang seharusnya digunakan. tampak jelas puluhan jerigen yang di isi melalui literan manual.

Selaku operator APMS di Bentaian jaya saat dikonfirmasi oleh tim mengatakan, Nozel Pompa Dan Bangunan di APMS saat ini dalam keadaan renovasi.

Baca juga: Pukulan Telak, Hendry C Bangun Cs Diusir dari Gedung Dewan Pers

"pompa dan bangunan kami kebetulan masih dalam proses renovasi bang maka dari itu kami Mengisi seperti itu “ ujarnya.

Lalu, tim menanyakan "kenapa sudah beroperasi pak ya".

Baca juga: KLB, Jalan Konstitusional Selesaikan Kemelut PWI

Perlu tindakan tegas pemerintah khususnya Pertamina untuk bertindak tegas terhadap dugaan praktik nakal yang bisa merugikan Negara demi kepentingan pribadi.

Tim akan terus mengkonfirmasi ke APH terkait dan Pertamina 

Baca juga: Demo Agar Ikan Kakap Segera Ditangkap